iNews Bukittinggi – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan terkait fenomena kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Bukittinggi. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami akar masalah dan langkah penanganannya, sekaligus meredam kekhawatiran publik.
Kelangkaan yang terjadi di beberapa SPBU swasta dan daerah tertentu sepanjang tahun 2025–2026 bukan disebabkan oleh penurunan pasokan BBM nasional secara umum, melainkan oleh faktor struktural dan mekanisme distribusi yang lebih kompleks.
1. Kelangkaan Lebih Banyak Terjadi di SPBU Swasta
Berdasarkan pemetaan ESDM bersama pemangku kepentingan energi, kelangkaan BBM yang paling mencolok terjadi di SPBU swasta, seperti Shell, BP-AKR, Vivo, dan operator lainnya pada pertengahan tahun 2025. SPBU ini sempat mengalami stok kosong lebih dari sepekan atau distribusi yang tidak stabil, yang kemudian berdampak pada ketersediaan BBM di daerah–daerah tertentu.
Penyebabnya bukan karena kuota BBM nasional benar-benar habis, tetapi karena mekanisme impor dan pasokan untuk SPBU swasta yang selama ini bergantung pada kuota impor tertentu telah habis lebih cepat dari prediksi kebutuhan. ESDM pun kemudian memberlakukan tambahan kuota impor BBM sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya untuk meredam kekurangan pasokan.
2. Perubahan Aturan Impor BBM
Salah satu faktor yang turut berkontribusi terhadap kelangkaan adalah perubahan periode dan aturan impor BBM yang kini dilakukan per enam bulan sekali dengan evaluasi rutin. Perubahan ini membuat operator SPBU swasta harus memperbarui izin impor lebih sering daripada sebelumnya, yang menambah beban administratif dan mengurangi kepastian pasokan jika operasionalnya tertunda.
Imbasnya, sejumlah SPBU swasta belum sempat mengisi ulang stok karena izin impor masih dalam proses, sementara permintaan masyarakat terhadap BBM tetap tinggi.
3. Sinergi Antara Pertamina dan SPBU Swasta
ESDM menjelaskan bahwa saat ini stok BBM secara nasional masih mencukupi, dan Pertamina sebagai BUMN energi tetap menjadi penopang utama pasokan. Kendati begitu, SPBU swasta diharapkan dapat membeli BBM dari Pertamina ketika stok impor mereka menipis atau proses impor tertunda.
Langkah ini diambil sebagai solusi sementara agar pasokan BBM terus mengalir, tetapi keputusan pemasokannya tetap merupakan urusan komersial antara Pertamina dan operator SPBU swasta. Dalam beberapa kasus, SPBU harus membeli base fuel (BBM murni) dan kemudian menambah aditif sendiri di tangki mereka sebelum dijual.
Baca juga: IPARI Bukittinggi Bantu Instalasi Persediaan Air Bersih
4. Koordinasi Pemerintah Tegaskan Pasokan Aman
Menanggapi situasi tersebut, ESDM menegaskan bahwa kementerian berkoordinasi dengan BPH Migas, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi BBM berjalan baik. Pemerintah juga telah memetakan penyebab kelangkaan ini secara komprehensif agar tidak terulang secara berkepanjangan.
Selain itu, pemerintah menjamin pasokan BBM untuk kebutuhan masyarakat secara umum tetap aman, dan penyaluran akan kembali stabil dalam beberapa hari setelah proses koordinasi dan distribusi akhir.
5. Faktor Konsumsi dan Perilaku Pasar
Meski pemerintah memastikan ketersediaan pasokan secara nasional, perbedaan pola konsumsi di tiap wilayah juga berpengaruh. Wilayah yang mengalami lonjakan permintaan tiba-tiba — misalnya menjelang libur panjang atau perubahan harga — dapat menyebabkan antrean panjang di SPBU tertentu dan persepsi “kelangkaan”, meskipun stok sebenarnya masih tersedia di depot atau terminal distribusi.
Ini mirip dengan dinamika yang terjadi di beberapa daerah lain, yang akhirnya bukan hanya masalah pasokan fisik tetapi juga manajemen distribusi dan permintaan pasar.
Kesimpulan:
Menurut ESDM, kelangkaan BBM di Bukittinggi dan beberapa wilayah lain tidak disebabkan oleh ketiadaan BBM nasional, tetapi oleh kombinasi faktor distribusi, mekanisme impor, aturan pasar, dan tingginya permintaan lokal. Pemerintah terus mengupayakan solusi melalui koordinasi antarinstansi, tambahan kuota impor, serta kerjasama dengan Pertamina untuk memastikan pasokan kembali lancar dan stabil.
