Bukittinggi Cetak Sejarah: Raih Peringkat Empat Nasional Capaian PAD, Bukti Ketangguhan Fiskal di Tengah Keterbatasan
iNews Bukittinggi – Kota yang dijuluki “Kota Wisata” dan “Kota Perjuangan” ini kembali menunjukkan ketangguhannya, kali ini di bidang ekonomi dan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi se-Sumatera Barat dan yang mengagetkan, peringkat keempat terbaik secara nasional untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Prestasi ini tidak hanya berupa angka statistik, tetapi langsung diakui oleh pemerintah pusat melalui penganugerahan penghargaan bergengsi dari Kementerian Keuangan RI.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bukittinggi, Khairil Indra, dalam acara Stakeholder’s Day dan Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula KPPN Bukittinggi, pada Kamis, 18 September 2025. Acara tersebut tidak hanya menjadi momen penerimaan penghargaan, tetapi juga bukti sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan instansi vertikal pusat.
Lebih dari Sekadar Angka: Makna di Balik Penghargaan
Penghargaan dari Kemenkeu ini diberikan berdasarkan dua capaian utama yang berhasil ditorehkan Bukittinggi:
-
Capaian Realisasi PAD yang Tinggi dan Efisien: Pada triwulan pertama 2025, realisasi PAD Kota Bukittinggi telah mencapai 33,33 persen dari target yang ditetapkan. Angka ini bukanlah pencapaian biasa. Merealisasikan sepertiga dari target tahunan hanya dalam tiga bulan pertama menunjukkan efektivitas, inovasi, dan kinerja maksimal dari jajaran pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang menangani pendapatan, dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Pencapaian ini melampaui semua daerah lain di Sumatera Barat dan hanya dikalahkan oleh tiga daerah lain di seluruh Indonesia.
-
Kepatuhan dan Akuntabilitas dalam Rekonsiliasi: Selain capaian PAD, Pemko Bukittinggi juga diakui sebagai salah satu daerah di Sumbar yang menyelesaikan rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah secara tepat waktu. Rekonsiliasi adalah proses mempertemukan dan mencocokkan data transaksi keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketepatan waktu dalam rekonsiliasi mencerminkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, yang menjadi fondasi bagi kepercayaan pemerintah pusat.
Baca Juga: Dalam Upaya Pulangkan Warga, BP3MI Sumbar Minta Bantuan KBRI Phnom Penh untuk PMI Ilegal
Kepala KPPN Bukittinggi, Khairil Indra, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan stakeholder yang dinilai memiliki kinerja baik. “Ini juga menjadi momentum strategis untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Bukittinggi kepada seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Sinergi Kunci Kesuksesan: Peran Vital KPPN Bukittinggi
Dalam pidato penerimaan penghargaannya, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPPN Bukittinggi. Ia menegaskan bahwa prestasi ini tidak lepas dari peran maksimal KPPN sebagai perpanjangan tangan Kemenkeu di daerah.
“Peran KPPN Bukittinggi sangat kami rasakan, khususnya dalam percepatan dan keakuratan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan kami. Selain itu, dukungan teknis dan pendampingan dalam hal perbendaharaan negara telah membawa kami pada sejumlah penghargaan yang membanggakan,” papar Ibnu Asis.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kesuksesan fiskal sebuah daerah tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi yang harmonis dengan KPPN. KPPN bertindak sebagai mitra yang memastikan bahwa aliran dana dari pusat ke daerah berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga daerah dapat fokus pada optimalisasi pendapatan dan belanja.
Dampak Nyata bagi Masyarakat dan Dunia Usaha
Prestasi tinggi dalam realisasi PAD memiliki dampak langsung yang sangat positif bagi masyarakat Bukittinggi. PAD yang terkumpul dengan baik di awal tahun memberikan “ruang gerak fiskal” yang lebih luas bagi pemerintah daerah. Hal ini berarti:
-
Pembangunan infrastruktur dapat direncanakan dan dieksekusi lebih cepat.
-
Program-program pelayanan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial dapat berjalan lebih optimal tanpa terkendala waiting for fund.
-
Meningkatkan kepercayaan investor dan dunia usaha, karena stabilitas dan kesehatan fiskal daerah adalah indikator utama iklim investasi yang baik.
Tidak hanya penghargaan utama, pada ajang KPPN Bukittinggi Awards 2025 tersebut, Pemko Bukittinggi juga menerima apresiasi di sektor lain. Melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM, Bukittinggi mendapat penghargaan atas dukungan dan kerjasama sinergis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ini membuktikan bahwa penguatan fiskal berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi akar rumput.
Pendorong Semangat untuk Masa Depan yang Lebih Baik
Wakil Wali Kota Ibnu Asis menutup pernyataannya dengan penuh syukur dan semangat. “Kami atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Semoga ini bukan menjadi tujuan akhir, melainkan pendorong semangat untuk pengembangan yang lebih baik ke masa depan,” tegasnya.
Pencapaian peringkat empat nasional untuk capaian PAD di triwulan pertama 2025 adalah sebuah modal yang sangat berharga. Ini membuktikan bahwa meski dikenal sebagai kota dengan wilayah geografis yang terbatas, Bukittinggi mampu bersaing dengan kota-kota besar lain di Indonesia melalui pengelolaan keuangan yang brilian, inovasi pendapatan, dan yang terpenting, kolaborasi yang solid antara seluruh elemen pemerintah dan dukungan penuh dari masyarakatnya. Prestasi ini menjadi penanda bahwa Bukittinggi tidak hanya berjaya di masa lalu, tetapi juga siap berlari menuju masa depan yang gemilang.
